SIMEULUE – LIPUTAN ONE.
Liputanone.co.id|Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas berbagai persoalan pembangunan daerah, khususnya terkait sejumlah proyek infrastruktur yang hingga kini masih terbengkalai dan belum mendapatkan alokasi anggaran lanjutan dari pemerintah daerah.Selasa-9/6/2026.
Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat Simeulue, Drs. Darmili, menyoroti sejumlah pembangunan infrastruktur yang mangkrak selama bertahun-tahun. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kantor Dinas Perhubungan yang berlokasi di Desa Air Dingin, kawasan Gunung Care, serta beberapa bangunan lainnya yang belum selesai pembangunannya.
Menurut Darmili, keberadaan bangunan-bangunan yang terbengkalai tersebut tidak hanya mengurangi estetika daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap aset pemerintah yang telah menghabiskan anggaran negara. Oleh karena itu, ia meminta DPRK Simeulue untuk menindaklanjuti persoalan tersebut agar pembangunan yang telah dimulai dapat kembali dianggarkan dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.
“Pembangunan yang sudah dimulai seharusnya dapat dilanjutkan kembali agar tidak menjadi aset terbengkalai. Kami berharap DPRK dapat memperjuangkan penganggaran lanjutan terhadap infrastruktur yang belum selesai,” ujar Darmili dalam penyampaiannya.
Sejumlah narasumber dan tokoh masyarakat lainnya yang hadir dalam RDP tersebut juga menyampaikan aspirasi yang senada. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur yang mangkrak agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai peruntukannya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRK Simeulue,Rasmanudin H. Rahamin Selaku pimpinan Rapat dengar pendapat (RDP),
menyatakan bahwa DPRK akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mendorong pemerintah daerah untuk kembali mengalokasikan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur yang selama ini masih terbengkalai.
“Kami di DPRK akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan dalam RDP ini dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur yang masih terbengkalai dapat kembali dianggarkan dan dilanjutkan,” kata Rasmanudin.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRK Simeulue, Rita Diana, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat kepada pemerintah daerah, khususnya terkait upaya melanjutkan pembangunan infrastruktur yang hingga saat ini masih terbengkalai,” ujarnya.
Turut hadir dalam RDP tersebut sejumlah anggota DPRK Simeulue, di antaranya Andi Milian (Komisi III), Ugek Farlian (Komisi I), Raswiadi (Komisi I), Johan Jalla (Komisi II), Rita Diana (Ketua Komisi I), Eri Susanti (Komisi V), Florida Singa Rimbun (Komisi II), serta Alis Miadin (Komisi I).
RDP tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur yang selama ini terbengkalai, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Simeulue secara berkelanjutan.
Reporter SAI'IN