Ketua SATGASUS Aceh, Hasbi, ST., dalam keterangannya menyampaikan bahwa potensi sumber daya alam (SDA) di Aceh merupakan salah satu aset utama yang bisa dioptimalkan untuk menopang perekonomian daerah pasca-Otsus.
"Berakhirnya dana Otsus menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh harus segera menyusun langkah strategis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang kita miliki,”ujar Ketua SATGASUS swasembada pangan nasional Provinsi Aceh, HASBI,ST. kepada LIPUTANONE, Senin 21/7/25.
Salah satu langkah konkret yang didorong oleh SATGASUS adalah legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurut Hasbi, legalisasi ini bukan hanya soal memberikan izin formal kepada tambang berskala kecil, tetapi juga merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko ekonomi pasca-Otsus.
SATGASUS menilai, pengelolaan tambang rakyat yang terstruktur, legal, dan ramah lingkungan dapat menjadi solusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program-program tersebut tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Lebih lanjut, SATGASUS berkomitmen akan terus mengawal isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan sumber daya lokal di Aceh, terutama menjelang transisi pasca berakhirnya Dana Otsus.
"Momentum ini harus menjadi titik balik bagi Aceh untuk berdiri lebih mandiri secara ekonomi. Tidak boleh ada lagi ketergantungan yang berkepanjangan,” tutup Hasbi.
(Dedy Surya)
0 Komentar