Aksi tersebut dikaitkan dengan polemik kasus Andri Yunus yang tengah menjadi perhatian publik. Namun demikian, banyak pihak menilai bahwa menjadikan kasus tersebut sebagai dalih untuk melakukan tindakan provokatif dan simbolik yang merendahkan institusi negara merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip perjuangan itu sendiri.
“Kasus Andri Yunus seharusnya disikapi dengan pendekatan hukum dan moral yang objektif, bukan justru dijadikan pembenaran untuk melakukan aksi-aksi yang tidak beretika seperti mencoret simbol negara maupun foto pejabat publik,” tegas pernyataan sikap tersebut.
Lebih lanjut, klaim yang mengatasnamakan Jawa Barat juga dianggap menyesatkan dan tidak merepresentasikan keseluruhan mahasiswa serta masyarakat di wilayah tersebut. Banyak pihak di Jawa Barat yang justru menolak keras cara-cara yang dinilai tidak mencerminkan intelektualitas dan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Kami menolak keras segala bentuk aksi yang mencederai kehormatan institusi negara. Kritik boleh disampaikan, namun harus dengan cara yang santun, argumentatif, dan tidak merusak nilai kebangsaan,” lanjutnya.
Tindakan pencoretan tersebut dinilai berpotensi memicu polarisasi dan memperkeruh suasana publik, terutama di tengah situasi nasional yang membutuhkan stabilitas dan persatuan.
Sebagai penutup, seluruh elemen pemuda diimbau untuk tetap menjaga marwah gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa, dengan mengedepankan etika, intelektualitas, serta semangat persatuan dalam menyampaikan aspirasi.
Salam Hormat,
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia
Ketua Umum
Dedi Siregar