LIPUTAN ONE

test banner SELAMAT DATANG DI WEBSITE "LIPUTAN ONE"

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat Bahas RPJMD 2025–2029

 


LIPUTANONE.CO.ID - Wakil Bupati Pesisir Barat Lampung, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat Lampung dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rabu (9/7/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II, Muhammad Amin Basri, dan dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD.

Selain itu tampak hadir juga para Asisten, Staf Ahli, forkopimda, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pandangan fraksi pertama diawali dari Fraksi Nasdem yang disampaikan juru bicara, Elya Triskova, M.Sos., berkaitan dengan visi, misi, dan arah kebijakan bahwa, visi Pesibar yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan dianggap cukup relevan. “Namun, madani dan religius perlu dijabarkan dalam program konkret, bukan sekadar slogan,” kata Juru Bicara, Elya Triskova.

Selanjutnya tentang isu strategis daerah, menurut Juru Bicara, Elya Triskova, terkait pariwisata dan lingkungan seperti penumpukan sampah di kawasan Pantai Labuhan Jukung, tata kelola retribusi tidak transparan, perlunya kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. “Sedangkan terkait pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial yakni akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan jaminan sosial,” papar Juru Bicara, Elya Triskova.

Isu strategis lainnya yakni, terkait pengangguran dan Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya, vokasi dan pelatihan kerja, kemitraan industri–pendidikan, dan insentif sektor swasta. Terkait ketahanan pangan dan iklim yaitu roadmap pangan berbasis wilayah, sistem pertanian cerdas iklim, dan mitigasi bencana. “Selain itu terkait infrastruktur dan aksesibilitas seperti jalan desa-kota, air bersih, listrik, dan sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil. Serta terkait tata kelola pemerintahan yaitu reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja OPD,” jelas Juru Bicara, Elya Triskova.

Juru Bicara, Elya Triskova menandaskan, terkait indikator kinerja dan pendanaan Fraksi NasDem mendorong penetapan target kuantitatif yang realistis dan menantang, strategi optimalisasi sumber pendanaan seperti APBD, APBN, dan swasta.

“Fraksi NasDem menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan pandangan yang disampaikan dapat dijadikan bahan penyempurnaan, dan RPJMD menjadi kompas pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Juru Bicara, Elya Triskova. 

(Nila)

Posting Komentar

0 Komentar