BANDA ACEH — LIPUTANONE | Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Swasembada Pangan Nasional Provinsi Aceh menyerukan agar konflik yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan perusahaan tambang PT Mifa Bersaudara diselesaikan melalui jalur dialog yang damai dan terbuka.
Ketua Satgasus, Hasbi, ST, menegaskan bahwa semua pihak diminta menahan diri demi menjaga stabilitas daerah dan kepentingan masyarakat luas.
"Kami meminta kepada PT Mifa maupun Bupati Aceh Barat agar mengedepankan dialog yang konstruktif. Hindari tindakan atau pernyataan yang dapat memperkeruh suasana,” ujar Hasbi dalam keterangan pers,di Banda Aceh, Selasa 1/7/25
Dalam upaya mencari solusi yang adil dan damai, Hasbi juga meminta kepada Nurcholish, salah satu tokoh masyarakat terkemuka yang berasal dari Aceh Barat, untuk turun tangan menjadi juru runding dalam konflik ini.
"Kami berharap saudara Nurcholish, sebagai tokoh yang dihormati di Aceh Barat, bersedia menjadi juru runding atau mediator dalam persoalan ini. Sosok beliau diyakini mampu menjadi penyejuk dan penghubung antara pihak-pihak yang berselisih,” tambah Hasbi.
Sekretaris Jenderal Satgasus, Saifuddin JH, turut menyampaikan hal senada. Menurutnya, peran mediator dari kalangan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga suasana tetap kondusif.
Ketegangan antara Pemkab Aceh Barat dan PT Mifa dipicu oleh adanya perbedaan pandangan terkait tata kelola program Corporate Social Responsibility (CSR).
Bupati Aceh Barat disebut menginginkan perbaikan dan transparansi dalam pelaksanaan CSR agar manfaatnya lebih nyata dirasakan oleh masyarakat.
Di sisi lain, PT Mifa menyatakan telah menjalankan tanggung jawab sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Satgasus menilai bahwa persoalan ini berpotensi mengganggu iklim investasi dan stabilitas sosial jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah dianggap sebagai jalan terbaik.
"Kami mendukung iklim investasi yang sehat di Aceh, namun pada saat yang sama, aspirasi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan CSR patut diapresiasi. Kita tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat hanya karena miskomunikasi,” ujar Saifuddin.
Satgasus mengusulkan pembentukan forum dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk DPRK, DPRA, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan dan pemerintah daerah. Nurcholish diharapkan dapat memimpin proses mediasi agar tercapai kesepahaman dan solusi bersama.
"Kami yakin, jika semua pihak duduk bersama dengan hati terbuka, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai konflik ini justru menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat,” pungkas Hasbi.
(Dedy Surya)
0 Komentar