Angka kemiskinan di Aceh Barat Menurun Selisih 2,1% Dari Tahun Sebelumnya.

MEULABOH – LIPUTANONE | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat merilis data terbaru bahwa angka kemiskinan di daerah tersebut pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan. Jum'at,12/9/25.

Dari 17,60 persen pada 2024, angka kemiskinan turun menjadi 15,50 persen di 2025, atau berkurang 2,1 persen. Penurunan ini tercatat sebagai capaian terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala BPS Aceh Barat menyampaikan, penurunan yang cukup tajam ini tidak terlepas dari beragam kebijakan dan program strategis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Langkah-langkah tersebut berhasil meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menekan jumlah penduduk miskin.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menitikberatkan upaya penanggulangan kemiskinan pada tiga strategi utama:

1. Pengurangan beban pengeluaran: Salah satu program prioritas adalah Kartu Aceh Barat Sehat (KABS) yang memberikan bantuan uang tunai Rp1 juta kepada keluarga pendamping pasien rujukan ke luar daerah. Program ini dinilai efektif meringankan beban masyarakat serta meningkatkan akses layanan kesehatan.

Selain itu, kegiatan rutin Car Free Day juga terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM. Dengan meningkatnya transaksi masyarakat, pendapatan pedagang kecil ikut terdongkrak sehingga membuka lapangan kerja baru.

Pemerintah juga menggelar program Pasar Murah dan Gelar Pangan Murah yang menyasar keluarga kurang mampu, membantu menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

2. Peningkatan pendapatan:  Berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan, seperti, bantuan pengembangan ayam kampung petelur, kambing, dan kerbau, pengembangan perikanan budidaya dan alat pengolahan ikan, pelatihan kompetensi tenaga kerja, dukungan UMKM dan industri pengolahan.

Semua program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga.

3. Penurunan kantong-kantong kemiskinan: Pemerintah melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah layak huni, pembangunan jaringan irigasi, hingga peningkatan infrastruktur jalan usaha tani. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi konsentrasi wilayah miskin.

Selain dari program daerah, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan CSR perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat. Beberapa program yang lahir dari dukungan ini antara lain pengembangan kios UMKM, bantuan ternak, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Pemerintah juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Tujuannya, agar masyarakat tidak jatuh miskin kembali ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau kehilangan pendapatan.

Kebijakan pengendalian inflasi yang efektif turut menjaga agar Garis Kemiskinan (GK) tidak meningkat drastis. Dengan demikian, potensi munculnya kelompok masyarakat miskin baru dapat dicegah.

Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah gampong, hingga dukungan masyarakat. Melalui MoU sinergitas pembangunan yang telah dijalankan, pemerintah optimistis target pengentasan kemiskinan ke depan dapat tercapai lebih baik.

" Optimalisasi pendanaan, strategi yang tepat sasaran, serta kolaborasi antar-stakeholder menjadi kunci keberhasilan. Dengan kerja bersama, Aceh Barat semakin dekat pada cita-cita kesejahteraan masyarakat,” demikian pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

(Dedy Surya)