LIPUTANONE.COM - Permasalahan Penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus berlanjut. Hari ini, Rabu (27/12), ratusan peserta yang tidak lulus seleksi di tahun ini mengadakan unjuk rasa mendatangi gedung DPRD Mandailing Natal dengan aksi berjalan kaki dari Mesjid Agung Nur Ala Nur.
Setiba di halaman kantor Dewan,dan di hadapan Ketua DPRD Mandailing Natal H. Erwin Efendi Lubis yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD. Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan segala unek-uneknya bahkan diantara mereka ada yang meneteskan air mata saat teman se profesinya menguraikan tuntutan mereka antara lain agar hasil penerimaan PPPK yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal supaya dibatalkan.Meminta untuk menghapuskan SKTT, kembalikan ke nilai CAT BKN, serta buat perangkingan sesuai pengumuman hasil CAT, dan meminta tranparansi Ujian SKTT.
Karena menurut mereka terdapat berbagai kejanggalan dalam penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan ratusan peserta PPPK ini mengalami pengurangan nilai dari nilai yang mereka dapatkan pada saat mengikuti CAT. Dan ada juga yang merasakan nilainya anjlok akibat penilaian dari SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi terkait penyelenggaraan Penerimaan PPPK tahun ini.
Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis saat menjawab aspirasi tersebut menjelaskan bahwa mereka berada dibarisan para peserta penerimaan PPPK yang merasa terzolimi.
“Kami semua disini ada dibarisan bapak ibu. Dan besok kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. “ujarnya.
“Besok kita akan meminta alasan penyelenggara yang ril, dan RDP ini terbuka untuk umum dan apabila nantinya RDP ini tidak mempunyai hasil yang memuaskan maka DPRD akan memberikan rekomendasi agar nantinya pengumuman hasil seleksi ini di batalkan,” ungkapnya.
HR.
0 Komentar