PERMAK Ungkap Masalah Kredit Bank Sumut Capai Ratusan Miliar Tahun 2023

Oleh -


LIPUTANONE.CO.ID - Telah terjadi kebocoran mencapai ratusan miliar di PT. Bank Sumut pada tahun 2023. Kebocoran tersebut akibat lemahnya tata kelolah keuangan yang tidak profesional dan optimal.


Demikian disampaikan Ketua Umum Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK) Asril Hasibuan kepada wartawan di Medan, Kamis 25 September 2025.


"Totalnya itu di Bank Sumut senilai Rp. 170 miliar lebih pada tahun 2023," kata Asril.


Dari temuan PERMAK, kata Asril, totalnya sebesar Rp. 170.517.212.681 dari 10 item kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.


"Ini terjadi saya rasa akibat dari tata kelolah keuangan Bank Sumut yang tidak profesional dan optimal. Kita sudah surati Direksi Bank Sumut untuk kelarifikasi temua ini, namun tidak ada tanggapan dari pihak mereka," ucap Asri.


Temuan masalah kredit Bank Sumut tersebut sangat memungkinkan BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini akan terpuruk posisinya dibandingkan bank lainnya, khususnya bank milik swasta.


Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai pemegang saham pengendali (PSP) harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi Bank Sumut yang sangat rentan dengan temuan kredit bermasalah yang dapat merugikan keuangan daerah.


"Kita minta Gubsu Bobby harus menyopot Direksi Bank Sumut khususnya Direktur Keuangan Arieta Aryanti dan Direktur Kepatuhan Eksir, kebocoran dari kredit bermasalah ini menjadi tanggung jawab keduanya," tegas Asril Hasibuan.


Asril Hasibuan pun membeberkan 10 item temuan kredit bermasalah yang terjadi pada 2023 lalu.


1. Pemberian kredit investasi angsuran dan kredit kebun sawit sebesar Rp. 11.399.586.589 kepada debitur Winda Fitrika yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.


2. Pemberian kredit sebesar Rp. 15.583.180.000 kepada PT. Mutiara Indah Multi dan grop usaha yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.


3. Pemberian kredit umum sebesar Rp. 2.098.328.324 kepada CV. Anugrah Satolop Mahitta yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.


4. Pemberian dua fasilitas kredit multi guna kepada Kiki Handoko Sembiring sebesar Rp. 1.500.000.000 yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.


5. Pemberian fasilitas kredit SPK kepada PT. Budigraha Perkasa Utama sebesar Rp. 7.400.000.000 yang tidak memperhatikan track record kewajiban sebelumnya.


6. Pengalihan pembayaran tagihan prestasi pekerjaan pada kredit SPK dan KMK-TR yang menyebabkan kredit macet dengan tunggakan senilai Rp. 8.278.735.891,56.


7. Monitoring atas fasilitas KMK-TR pada PT. Betesda Mandiri senilai Rp. 15.000.000.000 yang tidak sesuai ketentuan.


8. Penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan kepada empat debitur senilai Rp. 75.430.000.000.


9. Klaim asuransi ditolak perusahaan asuransi sehingga menimbulkan resiko kredit sebesar Rp. 19.693.028.826,13.


10. Penanganan kredit macet dengan umur tunggakan di atas 10 tahun tidak dilakukan secara profesional dan optimal sebesar Rp. 14.134.353.050,29.


"Kita juga akan membawa temuan ini ke APH secepatnya untuk mengungkap kerugian dan permainan kredit yang terjadi", tutupnya kepada awak media yang bertugas.


(Reporter Tono)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pelayanan Puskesmas woyla Induk buruk Abaikan Keselamatan Pasien

Oleh -
Gambar
ACEH BARAT – LIPUTANONE | Sejumlah masyarakat di Kecamatan Woyla Induk, Kabupaten Aceh Barat, menyuarakan kekecewaannya terhadap buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kecamatan setempat.  Kekecewaan itu bukan hanya dirasakan oleh warga biasa, namun juga dialami langsung oleh Kepala Desa (Keuchik) Gampong Lung Buloh. Insiden tersebut bermula ketika Aima Safrina (20), putri dari Mawardi yang juga menjabat sebagai Keuchik Gampong Lung Buloh, mengalami sakit dan dirawat di Puskesmas Woyla Induk.  Setelah dua hari menjalani perawatan, kondisi Aima justru memburuk. Pada Senin malam, sekitar pukul 21.30 WIB, Aima mengalami sesak napas berat hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dien, Meulaboh. Yang menjadi sorotan dan menimbulkan kegeraman masyarakat adalah proses rujukan yang dinilai sangat tidak manusiawi.  Aima dirujuk ke rumah sakit tanpa didampingi seorang pun tenaga medis. Di dalam ambulans yang membawa pasien, hanya terdapat...
Baca selengkapnya

Mutasi dan Rotasi Pejabat di Aceh Barat: Ratusan ASN Pindah Jabatan (Berikut Data Lengkap)

Oleh -
Gambar
ACEH BARAT – LIPUTANONE -| - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan struktural eselon III, Senin (25/8/2025).  Sebanyak seratus pejabat dilantik dan dipindahkan ke posisi baru, dalam rangka penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja pelayanan publik. Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja, penataan organisasi, dan upaya memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Berikut daftar pejabat yang dimutasi beserta jabatan lama dan jabatan barunya: 1. Yulisman Yahya, S.E., M.Si., Jabatan Baru: Auditor Ahli Muda pada Inspektorat. Jabatan sebelumny : Camat Johan Pahlawan 2. Irwan, M.Si., Jabatan Baru: Camat Johan Pahlawan, Jabatan sebelumnya: Camat Woyla Barat 3. Kamaruddin, S.E., Jabatan Baru: Camat Woyla Barat., Jabatan  sebelumnya : Sekretaris Kecamatan Woyla Barat 4. Taufiq Hidayat, S.E., M.Si., Jabatan baru: Sekretaris Kecamatan Woyla Barat., Jabatan lama: Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten...
Baca selengkapnya

Kasus Dugaan Cashbon Mantan PJ Sekda Kembali Mencuat

Oleh -
Gambar
GAYO LUES - LIPUTANONE | Kasus dugaan penyalahgunaan dana cashbon senilai Rp 1,5 miliar oleh mantan PJ Sekda Gayo Lues, Haji Jata, SE, yang sebelumnya sempat tenggelam, kini kembali menjadi sorotan publik.  Kasus ini mencuat setelah DPD Foreder Aceh mengangkatnya dalam paparan kasus-kasus yang belum terselesaikan di Aceh pada Jumat, 27/12/24. Dalam pernyataannya, Yulindawati, Sekretaris DPD Foreder Aceh, menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi perhatian utama untuk diajukan kepada Presiden Prabowo, Kapolri, dan Jaksa Agung.  "Kami akan kembali menangani kasus Haji Jata, SE yang sempat menghilang. Kasus ini akan kami rekomendasikan ke Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk segera dituntaskan. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," tegasnya. Yulindawati juga menjelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti fisik dan kesaksian yang telah dikumpulkan, kasus ini sudah cukup matang untuk ditindaklanjuti. Apalagi, Kasi Piutang DPKD Gayo Lues sebelumnya telah memenuhi panggilan pihak ...
Baca selengkapnya