Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pihak RSUD Simeulue yang digelar pada Selasa (25/2/2025).
Rapat tersebut membahas berbagai permasalahan, termasuk kelangkaan obat dan manajemen keuangan rumah sakit.
Ketua Komisi I DPRK Simeulue, Rita Diana, menegaskan bahwa dalam dua hari ke depan, pihak RSUD harus menyelesaikan permasalahan kelangkaan obat.
Ia juga meminta agar direktur RSUD segera mempercepat proses klaim BPJS untuk bulan Desember 2024 dan Januari 2025.
“Kami meminta Direktur RSUD Kabupaten Simeulue agar segera melakukan percepatan klaim BPJS Desember 2024 dan Januari 2025, sehingga dana tersebut bisa segera digunakan untuk keperluan operasional rumah sakit,” ujar Rita Diana.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Simeulue, Jamiudin, mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan Direktur RSUD Simeulue, dalam waktu satu minggu ke depan, dana klaim BPJS sebesar kurang lebih Rp4,1 miliar akan masuk ke kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Simeulue.
"Keputusan rapat bersama menegaskan bahwa pihak RSUD harus segera melakukan pembelian obat-obatan, membayar jasa medis tenaga kesehatan, serta memastikan pelayanan berjalan optimal," kata Jamiudin.
Ia juga menambahkan bahwa menjelang bulan suci Ramadan, pembayaran jasa medis (jasmed) sangat dinantikan oleh tenaga kesehatan, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi mereka.
Lebih lanjut, DPRK Simeulue meminta Dewan Pengawas RSUD untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik agar tercipta sinergi dengan manajemen RSUD.
"Selain meminta audit oleh APIP dan BPK, DPRK Simeulue juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri lebih dalam terkait manajemen RSUD Simeulue," tegas Jamiudin.
Keputusan ini diambil sebagai langkah konkret DPRK dalam memastikan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Simeulue.
(Rudi)
0 Komentar