ACEH BARAT - LIPUTANONE | Aliansi Masyarakat Peduli Aceh Barat (AMP) Indra Jeumpa, kembali mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik yang terjadi antara pemerintah dan salah satu perusahaan tambang batubara di Aceh Barat, yang yang diduga berujung pada pelaporan terhadap Bupati ke Mabes Polri. Sabtu 5/7/25.
Hal tersebut ditegaskan, menyoroti maraknya opini dan komentar yang dinilai tidak konstruktif dari pihak luar terhadap dinamika internal Aceh Barat akhir akhir ini.
Dalam pernyataan tersebut, aliansi menegaskan bahwa semua pihak yang tidak memahami persoalan, terlebih lagi bukan berasal dari Meulaboh, sebaiknya tidak berspekulasi.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas adanya usulan pihak tertentu dari luar Aceh barat, yang menyarankan, Nurcholis, menjadi mediator dalam menyelesaikan polemik antara Perusahaan dengan pemerintah daerah.
Aliansi menilai, usulan tersebut bukan langkah solutif, melainkan justru berpotensi memprovokasi dan memperkeruh suasana. mengingat rekam jejak seseorang yang disarankan tersebut diduga sebelumnya pernah melontarkan kritik keras terhadap Bupati Aceh Barat.
"Bagaimana mungkin seseorang yang sebelumnya menyerang bupati, kemudian diminta menjadi penengah? Ini bukan jalan damai, ini justru memperkeruh keadaan,” tegas, Ketua AMP Aceh barat.
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM- UTU) itu juga mempertanyakan, sikap dari sosok yang direferalkan oleh Pihak luar Aceh barat itu dinilai tidak menunjukkan etika komunikasi publik yang bijak.
"Dalam hal ini, masyarakat Aceh Barat tidak butuh ada mediator dari luar., karna Kita punya tokoh-tokoh lokal yang memahami kondisi dan bisa menjembatani komunikasi dengan baik,” ujar Indra.
"Jika perusahaan tidak punya niat mufakat atau enggan bermusyawarah, maka kami mendesak Bupati Aceh Barat untuk menempuh jalur hukum, guna mengusut adanya dugaan penyalahgunaan dana CSR dan pemanfaatan aset daerah yang merugikan daerah tidak boleh dibiarkan. Ini menyangkut hak masyarakat,” lanjut Indra dengan nada serius.
AMP juga menyerukan kepada tokoh-tokoh publik yang ingin menyampaikan pendapat agar menggunakan bahasa yang santun dan mengedepankan nilai-nilai musyawarah, bukan sebaliknya memancing konflik dengan pernyataan menyerang yang tidak membangun.
"Kita di Aceh Barat ini menjunjung tinggi adat, etika, dan musyawarah. Jangan ajarkan kami dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan budaya kami,” tutup Indra.
Dengan pernyataan ini, AMP menegaskan komitmennya sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang ingin menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keharmonisan sosial di Aceh Barat tanpa campur tangan provokatif dari pihak luar.
(Dedy Surya)
0 Komentar