Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan keprihatinannya saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi, Jum'at, 18/7/25.
Ia menyaksikan sendiri bagaimana para pedagang kembali menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan, meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Kondisi ini sudah berulang kali terjadi. Kita melihat sepanjang jalan kembali dipenuhi pedagang yang berjualan di luar area yang telah disediakan. Ini tentu mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan,” ujar Nasruddin.
Ia mempertanyakan efektivitas penertiban yang selama ini telah dilakukan, serta menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pasar, terutama menyangkut penataan dan pemanfaatan lapak yang ada di dalam komplek PBU.
“Perlu kita evaluasi ulang, apakah lapak yang ada di dalam pasar sudah benar-benar mampu menampung seluruh pedagang, atau justru tidak digunakan karena faktor lokasi atau akses. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan instansi terkait,” tambahnya.
Nasruddin juga mengingatkan bahwa keberadaan para pedagang di badan jalan bukan hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merusak wajah kota Meulaboh sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Barat.
Ia berharap Pemkab Aceh Barat melalui instansi teknis dapat segera mengambil langkah strategis dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan ini, tanpa hanya mengandalkan penertiban sesaat, melainkan juga dengan memberikan solusi yang adil bagi para pedagang.
"Kita semua tentu ingin mendukung aktivitas ekonomi rakyat, tapi tidak bisa dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan umum. Penataan ini harus tegas tapi juga manusiawi,” tutup Nasruddin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Satpol PP atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terkait tanggapan atas kunjungan dan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi II tersebut.
(Dedy Surya)
0 Komentar