Pansus DPRK Desak Bupati Audit RSUD CND, Peringatkan Potensi Kendala Anggaran Jika

MEULABOH – LIPUTANONE |Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli, SE., mendesak Bupati Aceh Barat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dien Meulaboh.

Desakan tersebut disampaikan Ramli menyikapi berbagai persoalan yang muncul terkait pembangunan gedung dan pengadaan alat-alat medis pada tahun anggaran 2021, yang dinilai terlalu berlebihan dan terkesan dipaksakan oleh pimpinan daerah pada masa itu.

"Audit ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu fakta dan kebenarannya. Jangan nanti dikira ini kegagalan pemerintah yang sekarang, padahal tidak demikian. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan perbaikan dan perubahan di semua sektor,” ujar Ramli, SE., kepada LIPUTANONE, Sabtu 18/10/25

Menurut Ramli, tindakan audit tersebut dinilainya sangat penting bukan hanya untuk membuka transparansi publik, tetapi juga menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah. 

Ia menegaskan bahwa apabila audit tidak segera dilakukan, maka proses pengajuan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya, khususnya di sektor kesehatan, dapat mengalami hambatan atau penundaan.

" Kalau tidak dilakukan audit, maka bisa saja proses pengajuan anggaran berikutnya akan mengalami kendala. Karena tidak ada kejelasan terhadap penggunaan anggaran sebelumnya. Ini bisa menjadi catatan serius bagi pihak pengawas dan lembaga keuangan daerah,” tambahnya.

Ramli menekankan, pemerintah daerah harus berani membuka data dan hasil pelaksanaan pembangunan RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh kepada publik. 

Audit yang dilakukan secara menyeluruh diyakini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan layanan kesehatan.

Lebih lanjut, Ketua Pansus DPRK Aceh Barat tersebut menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawasi penggunaan anggaran daerah, terutama di bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

" Kita tidak ingin ada kesan pemborosan anggaran. RSUD Cut Nyak Dien adalah rumah sakit kebanggaan masyarakat Aceh Barat. Maka, setiap rupiah yang dikeluarkan harus jelas manfaatnya,” tegas Ramli.

Lebih lanjut, Ramli,SE., yang dikenal kritis dalam menyuarakan dan membela Hak- hak rakyat ini juga mendorong Pemerintah melalui Inspektorat Daerah maupun lembaga audit independen agar segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan dan ketidakwajaran dalam proyek pembangunan dan pengadaan alat medis di RSUD Cut Nyak Dien. 

"Hasil audit nantinya diharapkan menjadi acuan bagi perbaikan sistem anggaran di masa depan," cetusnya.

Dengan adanya audit tersebut, DPRK dan masyarakat dapat menilai secara objektif sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran publik serta menghindari munculnya persoalan serupa pada tahun-tahun mendatang.

Audit ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

(Dedy Surya)