DPRK Aceh Barat Resmi Panggil Dua Mantan Bupati Terkait Pengelolaan Aset Mall Suzuya dan Pelabuhan Jetty Meulaboh

Oleh -


MEULABOH - LIPUTANONE| Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat melalui Tim Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan dan Aset Daerah resmi melayangkan surat undangan kepada dua mantan pemimpin Aceh Barat, yakni Drs. Mahdi Efendi (mantan Penjabat Bupati Aceh Barat) dan H. Ramli, MS (mantan Bupati Aceh Barat).

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat bernomor 005/33/II/DPRK/2025 tertanggal 4 November 2025, yang ditandatangani oleh wakil ketua  DPRK Aceh Barat, Zulfikar, S.A.B.. 

Dalam surat tersebut, kedua mantan kepala daerah dijadwalkan Wajib hadir pada Senin, 10 November 2025 pukul 10.30 WIB di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Aceh Barat untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP).

Adapun agenda rapat tersebut membahas dua poin penting, yaitu, terkait tentang Kerja sama pemanfaatan pengelolaan Mall Suzuya Meulaboh, dan Kerja sama pemanfaatan Pelabuhan Umum Jetty Meulaboh Aceh barat.

Langkah pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan Tim Pansus DPRK Aceh Barat ke kedua lokasi aset tersebut beberapa waktu lalu. 

Dalam kunjungan tersebut, tim menemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, terutama terkait status kerja sama, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kejelasan tata kelola aset yang bernilai strategis bagi perekonomian daerah.

Ketua Tim Pansus DPRK Aceh Barat, Ramli, SE, saat dihubungi media ini di Meulaboh, membenarkan bahwa pihaknya akan meminta keterangan langsung dari kedua mantan bupati guna memperoleh kejelasan atas pengelolaan aset yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi daerah.

" Pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPRK dalam fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan bahwa aset daerah, seperti Mall Suzuya dan Pelabuhan Jetty Meulaboh, benar-benar dikelola sesuai peraturan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Aceh Barat,” tegas Ramli, SE.

Ia menambahkan, hasil dari rapat dengar pendapat tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi resmi DPRK Aceh Barat terhadap Pemerintah Kabupaten dalam memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah di masa mendatang.

Surat pemanggilan ini juga ditembuskan kepada Kapolres Aceh Barat dan Badan Kehormatan DPRK Aceh Barat, sebagai bentuk transparansi dan koordinasi antarinstansi terkait.

Dengan langkah ini, DPRK Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset publik dan memastikan setiap kerja sama daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, serta kepentingan masyarakat.



(Dedy Surya)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pelayanan Puskesmas woyla Induk buruk Abaikan Keselamatan Pasien

Oleh -
Gambar
ACEH BARAT – LIPUTANONE | Sejumlah masyarakat di Kecamatan Woyla Induk, Kabupaten Aceh Barat, menyuarakan kekecewaannya terhadap buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kecamatan setempat.  Kekecewaan itu bukan hanya dirasakan oleh warga biasa, namun juga dialami langsung oleh Kepala Desa (Keuchik) Gampong Lung Buloh. Insiden tersebut bermula ketika Aima Safrina (20), putri dari Mawardi yang juga menjabat sebagai Keuchik Gampong Lung Buloh, mengalami sakit dan dirawat di Puskesmas Woyla Induk.  Setelah dua hari menjalani perawatan, kondisi Aima justru memburuk. Pada Senin malam, sekitar pukul 21.30 WIB, Aima mengalami sesak napas berat hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dien, Meulaboh. Yang menjadi sorotan dan menimbulkan kegeraman masyarakat adalah proses rujukan yang dinilai sangat tidak manusiawi.  Aima dirujuk ke rumah sakit tanpa didampingi seorang pun tenaga medis. Di dalam ambulans yang membawa pasien, hanya terdapat...
Baca selengkapnya

Mutasi dan Rotasi Pejabat di Aceh Barat: Ratusan ASN Pindah Jabatan (Berikut Data Lengkap)

Oleh -
Gambar
ACEH BARAT – LIPUTANONE -| - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan struktural eselon III, Senin (25/8/2025).  Sebanyak seratus pejabat dilantik dan dipindahkan ke posisi baru, dalam rangka penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja pelayanan publik. Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja, penataan organisasi, dan upaya memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Berikut daftar pejabat yang dimutasi beserta jabatan lama dan jabatan barunya: 1. Yulisman Yahya, S.E., M.Si., Jabatan Baru: Auditor Ahli Muda pada Inspektorat. Jabatan sebelumny : Camat Johan Pahlawan 2. Irwan, M.Si., Jabatan Baru: Camat Johan Pahlawan, Jabatan sebelumnya: Camat Woyla Barat 3. Kamaruddin, S.E., Jabatan Baru: Camat Woyla Barat., Jabatan  sebelumnya : Sekretaris Kecamatan Woyla Barat 4. Taufiq Hidayat, S.E., M.Si., Jabatan baru: Sekretaris Kecamatan Woyla Barat., Jabatan lama: Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten...
Baca selengkapnya

Kasus Dugaan Cashbon Mantan PJ Sekda Kembali Mencuat

Oleh -
Gambar
GAYO LUES - LIPUTANONE | Kasus dugaan penyalahgunaan dana cashbon senilai Rp 1,5 miliar oleh mantan PJ Sekda Gayo Lues, Haji Jata, SE, yang sebelumnya sempat tenggelam, kini kembali menjadi sorotan publik.  Kasus ini mencuat setelah DPD Foreder Aceh mengangkatnya dalam paparan kasus-kasus yang belum terselesaikan di Aceh pada Jumat, 27/12/24. Dalam pernyataannya, Yulindawati, Sekretaris DPD Foreder Aceh, menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi perhatian utama untuk diajukan kepada Presiden Prabowo, Kapolri, dan Jaksa Agung.  "Kami akan kembali menangani kasus Haji Jata, SE yang sempat menghilang. Kasus ini akan kami rekomendasikan ke Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk segera dituntaskan. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," tegasnya. Yulindawati juga menjelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti fisik dan kesaksian yang telah dikumpulkan, kasus ini sudah cukup matang untuk ditindaklanjuti. Apalagi, Kasi Piutang DPKD Gayo Lues sebelumnya telah memenuhi panggilan pihak ...
Baca selengkapnya