Kasus Lahan HGU PT Gading, Pemkab Aceh Barat Minta Warga Tahan Diri

Oleh -


ACEH BARAT – LIPUTANONE |Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat, Aharis Mabrur, SH., MH., MM, memberikan tanggapan resmi terhadap pemberitaan media mengenai aksi protes warga Gampong Paya Luah, Kecamatan Woyla induk, yang berlangsung pada 12 November 2025 terkait dugaan penyerobotan lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Gading Bhakti.

Dalam keterangannya, Aharis menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak dapat melakukan tindakan atau eksekusi apapun terhadap lahan HGU tersebut sebelum adanya keputusan resmi penetapan tanah terlantar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku instansi yang berwenang.

" Selama belum ada keputusan resmi dari Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi atau pengambilalihan lahan. Kita semua harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Aharis di Meulaboh, Rabu (12/11/2025).

Lebih lanjut, Aharis menjelaskan bahwa saat ini proses hukum atas lahan tersebut masih berlangsung. PT Gading Bhakti tengah menempuh upaya hukum terakhir berupa Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas gugatan terhadap surat Pj. Bupati Aceh Barat Nomor 591.3 tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di area HGU seluas 426 hektar.

" Selama proses hukum masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka semua pihak harus menahan diri. Kita berharap putusan PK dari Mahkamah Agung dapat segera terbit, sehingga langkah-langkah lanjutan dapat diambil sesuai prosedur,” tambahnya.

Di sisi lain, Aharis juga mengimbau masyarakat Gampong Paya Luah untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum, sembari menunggu kepastian hukum atas status lahan tersebut.

" Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Kami tetap berkomitmen memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Aharis menutup keterangannya dengan menyerukan agar seluruh pihak menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah, demi terciptanya suasana yang damai dan solusi yang adil bagi semua pihak.



(Redaksi)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pelayanan Puskesmas woyla Induk buruk Abaikan Keselamatan Pasien

Oleh -
Gambar
ACEH BARAT – LIPUTANONE | Sejumlah masyarakat di Kecamatan Woyla Induk, Kabupaten Aceh Barat, menyuarakan kekecewaannya terhadap buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kecamatan setempat.  Kekecewaan itu bukan hanya dirasakan oleh warga biasa, namun juga dialami langsung oleh Kepala Desa (Keuchik) Gampong Lung Buloh. Insiden tersebut bermula ketika Aima Safrina (20), putri dari Mawardi yang juga menjabat sebagai Keuchik Gampong Lung Buloh, mengalami sakit dan dirawat di Puskesmas Woyla Induk.  Setelah dua hari menjalani perawatan, kondisi Aima justru memburuk. Pada Senin malam, sekitar pukul 21.30 WIB, Aima mengalami sesak napas berat hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dien, Meulaboh. Yang menjadi sorotan dan menimbulkan kegeraman masyarakat adalah proses rujukan yang dinilai sangat tidak manusiawi.  Aima dirujuk ke rumah sakit tanpa didampingi seorang pun tenaga medis. Di dalam ambulans yang membawa pasien, hanya terdapat...
Baca selengkapnya

Mutasi dan Rotasi Pejabat di Aceh Barat: Ratusan ASN Pindah Jabatan (Berikut Data Lengkap)

Oleh -
Gambar
ACEH BARAT – LIPUTANONE -| - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan struktural eselon III, Senin (25/8/2025).  Sebanyak seratus pejabat dilantik dan dipindahkan ke posisi baru, dalam rangka penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja pelayanan publik. Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja, penataan organisasi, dan upaya memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Berikut daftar pejabat yang dimutasi beserta jabatan lama dan jabatan barunya: 1. Yulisman Yahya, S.E., M.Si., Jabatan Baru: Auditor Ahli Muda pada Inspektorat. Jabatan sebelumny : Camat Johan Pahlawan 2. Irwan, M.Si., Jabatan Baru: Camat Johan Pahlawan, Jabatan sebelumnya: Camat Woyla Barat 3. Kamaruddin, S.E., Jabatan Baru: Camat Woyla Barat., Jabatan  sebelumnya : Sekretaris Kecamatan Woyla Barat 4. Taufiq Hidayat, S.E., M.Si., Jabatan baru: Sekretaris Kecamatan Woyla Barat., Jabatan lama: Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten...
Baca selengkapnya

Kasus Dugaan Cashbon Mantan PJ Sekda Kembali Mencuat

Oleh -
Gambar
GAYO LUES - LIPUTANONE | Kasus dugaan penyalahgunaan dana cashbon senilai Rp 1,5 miliar oleh mantan PJ Sekda Gayo Lues, Haji Jata, SE, yang sebelumnya sempat tenggelam, kini kembali menjadi sorotan publik.  Kasus ini mencuat setelah DPD Foreder Aceh mengangkatnya dalam paparan kasus-kasus yang belum terselesaikan di Aceh pada Jumat, 27/12/24. Dalam pernyataannya, Yulindawati, Sekretaris DPD Foreder Aceh, menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi perhatian utama untuk diajukan kepada Presiden Prabowo, Kapolri, dan Jaksa Agung.  "Kami akan kembali menangani kasus Haji Jata, SE yang sempat menghilang. Kasus ini akan kami rekomendasikan ke Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung untuk segera dituntaskan. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," tegasnya. Yulindawati juga menjelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti fisik dan kesaksian yang telah dikumpulkan, kasus ini sudah cukup matang untuk ditindaklanjuti. Apalagi, Kasi Piutang DPKD Gayo Lues sebelumnya telah memenuhi panggilan pihak ...
Baca selengkapnya