Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana banjir.
Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM), Alfa Salam. Ia menilai kebijakan pengadaan mobil dinas di tengah situasi sulit yang dialami masyarakat Aceh Singkil sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
Menurut Alfa Salam, saat ini sebagian besar masyarakat Aceh Singkil masih mengalami tekanan ekonomi akibat kehilangan sumber penghasilan pascabencana.
Kondisi sosial dan ekonomi warga, kata dia, belum sepenuhnya pulih, namun para pejabat justru sibuk membahas pengadaan fasilitas mewah.
" Di saat rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan berusaha bangkit dari dampak bencana, pemerintah justru memprioritaskan pengadaan mobil dinas. Ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat,” ujar Alfa Salam.
Ia juga menegaskan, dana sebesar Rp2,6 miliar seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti membantu ratusan keluarga korban banjir, memperbaiki infrastruktur darurat, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Rencana pengadaan mobil dinas tersebut mencuat dalam pembahasan anggaran tahun 2026. Sebelumnya, di tengah masyarakat Aceh Singkil juga sempat beredar rumor terkait pengadaan iPhone 16 Pro dan iPad pada tahun 2025 khusus bagi pejabat eselon tertentu, dengan total pagu anggaran yang disebut mencapai Rp90 juta.
Isu ini semakin memperkuat persepsi publik terkait lemahnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap penderitaan masyarakat.
Alfa Salam menilai, jika rencana pengadaan mobil dinas tersebut tetap direalisasikan, maka legitimasi moral Bupati Aceh Singkil sebagai pemimpin rakyat patut dipertanyakan.
Menurutnya, persoalan ini tidak sekadar menyangkut administrasi anggaran, tetapi juga berkaitan erat dengan empati, etika, dan keberpihakan kepada rakyat.
" Ketika rakyat diminta bersabar dan bangkit dari bencana, pemerintah justru memperlihatkan orientasi kebijakan yang jauh dari rasa keadilan. Jika tidak mampu berpihak kepada masyarakat yang menderita, maka seharusnya tidak memaksakan diri berada di jabatan publik,” tegasnya.
Meski demikian, Alfa Salam tetap mengajak masyarakat Aceh Singkil untuk tidak bersikap apatis. Ia mendorong masyarakat agar berani mengawasi serta mengoreksi setiap kebijakan pemerintah yang dinilai mencederai nurani publik.
" Diam berarti membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Aceh Singkil membutuhkan pemimpin yang hadir bersama rakyat di masa sulit, bukan pemimpin yang menikmati kenyamanan di atas penderitaan warganya,” pungkas Alfa Salam.