LIPUTAN ONE

PADANG  | PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menegaskan bahwa penanganan perlintasan sebidang kereta api dilakukan secara konsisten dan berpedoman penuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat terkait kewenangan perbaikan jalan di perlintasan sebidang. Regulasi utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. Dalam aturan tersebut, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan telah diatur secara jelas dan tegas. Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab, menjelaskan bahwa Pasal 49 PM 94 Tahun 2018 secara rinci mengatur siapa yang berwenang melakukan perbaikan jalan di perlintasan sebidang, berdasarkan status kepemilikan jalan. Jalan nasional menjadi kewenangan pe...

BANDA ACEH – LIPUTANONE | Upaya percepatan pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh kembali mendapat perhatian serius.  Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK Aceh Barat melakukan langkah strategis dengan menggelar audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Selasa 6/1/25, guna memastikan keberlanjutan anggaran pembangunan fasilitas kesehatan rujukan tersebut. Audiensi ini dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM didampingi Wakil Bupati Said Fadheil, SH, Sekda, Asisten II, pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat, Komisi IV DPRK, Kepala Dinas Kesehatan, manajemen serta Ketua Dewan Pengawas RSUD Cut Nyak Dhien.  Sementara dari pihak DPRA hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRA, Komisi V, para ketua fraksi, Sekwan, serta perwakilan Dinas Kesehatan Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Regional merupakan kebutuhan mendesak masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh.  Ia menyampaikan b...

PADANG  | Perlintasan sebidang selalu menjadi ruang pertemuan dua kepentingan besar: kelancaran mobilitas masyarakat dan keselamatan perjalanan kereta api. Di titik inilah risiko sering kali muncul, terutama ketika kondisi jalan dan rel tak lagi berada pada standar ideal. Situasi inilah yang belakangan terjadi di perlintasan sebidang JPL 21 Km 20+0/1 petak jalan Tabing–Duku, Lubuk Buaya, Kota Padang. Beberapa waktu terakhir, pengguna jalan merasakan ketidaknyamanan saat melintasi jalur tersebut. Permukaan jalan yang rusak dan kondisi geometri rel yang tidak optimal menjadi perhatian serius. Menyikapi hal itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengambil langkah cepat dengan melakukan perbaikan menyeluruh di lokasi perlintasan. KAI Divre II Sumatera Barat secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang ditimbulkan selama proses pekerjaan berlangsung. Namun di balik permohonan maaf itu, terdapat komitmen besar untuk me...

  LIPUTANONE.CO.ID - Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution dan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Yos A. Tarigan menandatangani nota kesepahaman pendampingan hukum pelaksanaan pembangunan daerah. Penandatanganan yang disaksikan Pj. Sekda M. Sahnan Pasaribu itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Selasa, 6 Januari 2026. "Penandatanganan ini mencakup kerja sama bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)," kata Saipullah. Dia menambahkan, penandatanganan nota kesepahaman ini sengaja dilaksanakan di awal tahun. "Lebih baik mencegah sebelum terjadi pelanggaran, daripada terjadi tindakan hukum baru penyelesaian sehingga dampaknya tidak baik," sebut Bupati Saipullah. Bupati meyakini Kejaksaan Negeri mempunyai komitmen tinggi untuk mendampingi pemerintah daerah dan memberikan yang terbaik agar pelaksa...

  LIPUTANONE.CO.ID - Sebanyak 16 Orang pejabat Pimpinan  Tinggi pratama Eselon II dan 1 Serta Pejabat Administrator Eselon III Resmi di lantik  Bupati Mentawai,  Rinto Wardana Samaloisa, SH,MH di Aula Bapedda Mentawai, Senin 05/01/2026 Berikut 16 nama pejabat yang  Resmi di lantik  Nicholaus Orot Ogok T,S.H., M.Si  menjabat sebagai Staf Ahli Bidang pemerintahan, Hukum dan politik,Asmen Simanjorang, S.S.T., M.M Sebagai Staf Ahli dibidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan,Sukirman,  S.Sos., M.M sebagai staf  Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM,Arsenius,  S.Pd., M.M, Asisten perekonomian dan pembangunan Motsikhi Hura, S.E.,  M.A.P  Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Untuk jabatan di organisasi perangkat Daerah (OPD), Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan di Jabat Oleh, Ruslianus, S.Pd., M. SC,Kepala Dinas Kesehatan  ( Dinkes)  Lahmuddin, SKM., S.IP., M.IP., MKM,Kepala Di...

LIPUTANONE.CO.ID - Proyek senilai Rp11,9 milyar di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran yang diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi mendapat sorotan publik. Proyek tersebut diketahui telah dilakukan gelar ulang hotmix pada 31 Desember 2025 lalu setelah sebelumnya dinilai memiliki ketebalan yang tipis dan kualitas pekerjaan yang buruk. Sorotan tersebut datang dari Sumara, Ketua Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN Indonesia). Ia menyampaikan apresiasi kepada lembaga antikorupsi serta masyarakat yang telah aktif mengawal jalannya proyek hingga akhirnya dilakukan gelar hotmix ulang. Menurut Sumara, pengawalan masyarakat terhadap proyek ini menjadi contoh dan peringatan penting bagi para pelaksana proyek, khususnya di lingkungan Dinas PUPR, agar ke depan lebih teliti dan serius dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan sehingga mutu proyek sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.jelasnya, Terpisah Berdasarkan hasil pemantauan dan temuan lapangan, [LSM P...

  LIPUTANONE.CO.ID - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawal Penegak Integritas (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta atas langkah cepat, tegas, dan humanis dalam menangani kasus penganiayaan terhadap seorang nenek berusia 67 tahun yang terjadi di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar  menilai perintah langsung Kapolda Sumbar kepada jajarannya untuk segera tangani kasus dan  menangkap pelaku merupakan bentuk nyata kepemimpinan yang responsif serta keberpihakan Polri terhadap rasa keadilan masyarakat, khususnya dalam melindungi kelompok rentan seperti lanjut usia. “Langkah tegas Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta yang memerintahkan langsung penangkapan pelaku penganiayaan terhadap nenek berusia 67 tahun patut diapresiasi. Ini menunjukkan sikap humanis, kepemimpinan yang kuat, serta komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan,” ujar De...