LIPUTANONE.CO.ID – Kejelasan nasib 29 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kian buram. Janji Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mentawai, Domi, untuk melantik puluhan pejabat itu pada April 2026, kini tinggal isapan jempol belaka.
Kekecewaan muncul setelah undangan pelantikan yang sudah diterima ASN dari berbagai pulau ternyata tidak berujung pada pelantikan. Pelantikan yang sedianya digelar Senin, 11/05/2026, batal dilaksanakan. Hingga Rabu, 13/05/2026, puluhan ASN yang sudah datang ke Tuapejat belum juga dilantik.
Kepada awak media pada Selasa (8/4/2026) lalu, Domi dengan tegas berujar, “Di dalam bulan 4 ini pelantikan eselon III sebanyak 29 orang akan terlaksana.” Ucapan itu disampaikan di ruang kerjanya, seolah memberi kepastian.
Namun realitanya pahit. Kalender sudah berganti Mei 2026, pelantikan yang dijanjikan tak kunjung ada wujudnya. Informasi sempat beredar bahwa pelantikan bakal digelar Senin (11/5/2026). Undangan resmi bahkan sudah diterima sejumlah pejabat. Lagi-lagi, hanya jadi angin lalu. Tidak ada penjelasan atas pembatalan mendadak tersebut.
Kecewa Berat, Pejabat Curiga Ada 'Main Mata'
Molornnya jadwal pelantikan tanpa alasan yang jelas membuat 29 pejabat yang namanya masuk gerbong mutasi meradang. Kekecewaan memuncak karena mereka merasa 'digantung' tanpa kepastian hukum atas jabatan baru.
“Kami ini bukan bola pingpong. Undangan sudah di tangan, kami sudah pamitan di dinas lama, teman-teman dari Pulau Sikakap dan Siberut bahkan sudah datang ke Tuapejat. Tiba-tiba batal tanpa kabar. Wajar kalau kami curiga ada yang tidak beres. Ada main mata apa di balik ini semua?” keluh salah satu pejabat eselon III yang enggan disebut namanya.
Dugaan adanya 'permainan' dalam proses pelantikan mencuat kuat di kalangan birokrat. Meski belum ada bukti, inkonsistensi BKPSDM antara ucapan, undangan, dan realisasi menjadi pemicunya. Publik pun bertanya: siapa yang bermain, dan untuk kepentingan apa?
“Sudah tiga bulan setelah pejabat lain dilantik, kami 29 orang ini tidak jelas SK kedudukannya. Kami sangat merasa dirugikan,” ucap salah satu pegawai yang belum dilantik.
“Kami sudah siap dengan baju KORPRI, tapi Senin 11/5/2026 pelantikan dibatalkan lagi. Kami menduga ada sesuatu di balik semua ini,” pungkasnya.
Dominikus Saleleubaja Kepala BKPSDM Bungkam, Konfirmasi Mentok
Media sudah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala BKPSDM Mentawai, Dominikus Saleleubaja, sejak sepekan terakhir. Telepon tidak diangkat, pesan WhatsApp hanya centang dua. Hingga berita ini tayang, yang bersangkutan memilih bungkam seribu bahasa.
Bungkamnya BKPSDM justru mempertebal kabut kecurigaan. Padahal, transparansi soal mutasi dan pelantikan adalah hak ASN dan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik.
Kini, bola panas ada di tangan Bupati Kepulauan Mentawai. Apakah akan membiarkan janji bawahannya jadi pepesan kosong, atau segera memerintahkan BKPSDM untuk terbuka? 29 pejabat Mentawai menunggu jawaban.
(Robi)